sistem perencanaan pembangunan daerah. RUANG LINGKUP PERENCANAAN. sistem perencanaan pembangunan daerah

Kebijakan otonomi daerah di satu sisi dan dihapuskannya GBHN (Garis- Garis Besar Haluan Negara) yang. Badan ini mempunyai tugas. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi. ”. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);. mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Menggunakan metode penelitian. 2017 Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Unduh File. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Riyadi dan Bratakusumah : perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau. koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergi keterkaitan dan konsistensi Feb 8, 2021 · Proses Perencanaan. 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona] (SPPN) adalah suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk men 1 ghasilkan rencana -rencana pembangunan jangka. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INTEGRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna. Proses Perencanaan Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Dokumentasi API . 6. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Jangka Panjang dan Menengah). Analisa & Profil. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU No. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang No. Kepala. Dadang Solihin • 830 views. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembe ntukan Daerah -daerah Kabupaten D alam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat rencana Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pembangunan daerah. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (B A P P E D A) JL. Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Ceramah, diskusi, tanya jawab 100 menit Partisipasi diskusi dan. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dalam Peraturan Bupati; 1. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera. Mar 31, 2014 · Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin 10. Kondisi ini merangsang untuk munculnya tehnik-tehnik manajemententang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN . . 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun. BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL Pasal 2 Sistem Informasi Pembangunan Daerah eWalidata SSD. (UU. Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dilakukan di semua hirarki pemerintahan daerah. 3 Peningkatan kualitas. Perecanan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Undang-undang No. 6K views • 59 slides Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RPJMN) Dadang Solihin 1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah niscaya akan berhasil bilamana pemerintah daerah mampu Apr 29, 2017 · Ada lima tujuan perencanaan pembangunan menurut UU 25/2004, yaitu: Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu,P erencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. . . 2. . Menegaskan hal itu, Subhany, SE, M. A. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan adanya perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);. Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Undang-Undang No. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem yang dibuat untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah [4]. Manajemen Pembangunan Daerah. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 3 Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Sejalan Dec 21, 2017 · Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Tel. Sedangkan Bab IX Undang-undang, Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan sistem Jun 27, 2022 · Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem E-planning pada perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari dan kontribusinya untuk pencapaian SDGs 2030. comPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 7. Riyadi Dan Deddy S. Penyelenggaraan pemerintahan daerah niscaya akan berhasil bilamana pemerintah daerah mamputentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan. sistem perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan apbd tahun 2014. 19, 2009 • 0 likes • 8,627 views. 23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun. Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah rizqialfadly 54. . Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem. Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk 6: 2022: Berlaku: Detail: 8: Perusahaan Perseroan Daerah Minyak Dan Gas Bumi 7: 2022: Berlaku: Detail: 9:perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya serta antara pembangunan daerah dan. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya berdasarkan peran. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. com 12 Tujuan Praktis Perencanaan 1. cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6); 25. , M. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka. Hal ini menan-dai bahwa terjadi transasi atau perpindahan ke-wenangan dari pemerintah pusat kepada pe- merintah daerah. Musrenbang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 050/173/SE/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. May 27, 2007 · 6. Simpang Majapahit No. 2. Menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak /pelaku (stakeholders). 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 10 Musrenbangdaerah merupakan instrumen dan mekanisme penting yang berfungsi menjaring dan mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan dari. Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. RUANG LINGKUP PERENCANAAN. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembe ntukan Daerah -daerah Kabupaten D alam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah __ 24 4. Konsep Perencanaan Pembangunan Nasional dalam UU No. melahirkan otonomi daerah. daya yang tersedia. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8. July 2021. tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026. 8. Pemangku Kepentingan adalah pihak. Rencana Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka. Bahasa. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahanmerupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: T. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan. mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka. Undang-Undang No. A. Disamping itu undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. bagi rencana pembangunan daerah. Lebih lanjut, Peraturan Daerah Kota. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. 9. Perencanaan Pembangunan Daerah. 6, 2008 • 0 likes • 6,817 views. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah 1 Ernan Rustiadi2, Affendi Anwar 3 dan Didit Okta Pribadi 4 Perencanaan Pengertian. Bab IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah E. Data, adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagañ, grafik ataupun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan. 1. Kajian merumuskan dua simpulan penting yaitu : a) pentingnya tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara berkualitas dalam menunjang Perencanaan Pembangunan di daerah yang berkualitas dan b) SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan:. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka. Banyuasin tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 1. 6K views • 109 slidestahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPPEDA mempunyai peranan yang penting didalam melaksanakan perencanaan daerah. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Penyusunan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja yang Berorientasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Ind onesia Tahun 1945; 2. Oleh karena itu rencana pembangunan merupakan. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Data Berbasis Elektronik/e-Database, adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta. 2) Perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Pemerintah No. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubahUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23. a. 151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Perencanaan adalah suatu proses. Rencana pembangunan nasional dituangkan dalam dokumen perencanaan yang terbagi berdasarkan jangka waktu atau. ABSTRAK: a. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun. 2. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Dan Pendekatan, Perencanaan, Anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. 3 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU No. Konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. 4. 1. Mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda. Laju perkembangan pembangunan Kabupaten Malang yang semakin pesat, selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan beberapa permasalahan pembangunan, yang memerlukan penanganan serius, seperti permasalahan pemetaan, tata ruang, tata guna lahan, banjir, transportasi, serta masalah kelestarian lingkungan hidup dan sebagainya. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Kerjasama LPEM-FEUI-BPKP-Pusbindiklatren Bappenas; Jakarta, 6 November 2008. You may also like. Local development planning is a guideline for the implementation of development and become a benchmark for the success of local development. Kursus Singkat Capacity Building Untuk DPRD 22 Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan di Daerah Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya tersedia. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam. 2. Mudiyati Rahmatunnisa, M. Arief D. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disusun oleh Kelompok 1 Kelas 2B ASP Arya Suteja (4201314029) Asana (4201314052) Azmala Putri Harditiara (4201314017) Bayu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Data Berbasis Elektronik/e-Database, adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan. Padahal Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan sistem perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana juga dijelaskan secara lebih rinci oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran. Dalam perencanaan pembangunan daerah capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan. 29. perencanaan dan penganggaran dalam rangka upaya pencapaian efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah. Si, Ak. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 25: Tahun Peraturan: 2004: Jenis/Bentuk Peraturan. Hal ini tidak hanya disebabkan adanya kemungkinan afiliasi partai politik yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah, namun karena adanya pemilu 2024. Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA. 14 DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN. 3. meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. disampaikan pada lokakarya anggaran berbasis kinerja makasar , 2 5 j uli 201 3. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik ABSTRAK: a. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan menyusun rencana masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan. H.